Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengaku setuju dengan digulirkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang digulirkan pemerintah.
Menurut Sekjen Peradi, Sugeng Teguh Santoso, penerbitan Perppu dilihatnya bukan sebagai bentuk perlawanan pemerintah terhadap ormas.
“Perppu yang diterbitkan ini bukan berarti pemerintah ingin memusuhi ormas-ormas Islam,” kata Sugeng dalam diskusi bertajuk ‘Cemas Perppu Ormas’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).
Sugeng beranggapan, penerbitan Perppu dilakukan hanya untuk mengatur semua kegiatan-kegiatan ormas yang dianggap menyimpang dari idelogi Pancasila.
Sebaliknya, munculnya problematika Perppu belakangan ini justru diduga karena ada sejumlah ormas yang berkepentingan di balik pengeluaran Perppu.
“Yang akan dilarang adalah ormas yang bajunya agama, tapi justru mengusung gerakan-gerakan yang tidak mendukung negara,” lanjutnya.
Maka itu, Sugeng meminta setelah diterbitkan Perppu ini, pemerintah dapat segera menindak tegas ormas-ormas yang dianggap menyimpang.
“Kalau pemerintah tidak eksekusi, di mana kewibawaan pemerintah. Karena itu saya menyerahkan kepada pemerintah, tetapi jangan membuat sikap pemerintah dipertanyakan publik,” tandasnya.