Partai Amanat Nasional ( PAN) disebut-sebut "Ingkar Janji" terhadap Presiden Joko Widodo. Buktinya, menjelang pengambilan keputusan pengesahan Undang-Undang Pemilu pada Paripurna Jumat (21/7/2017) dini hari, Fraksi PAN yang dipimpin Yandri Susanto memimpin teman-temannya untuk walk out (WO) karena tidak setuju dengan poin krusial ambang batas suara presiden (presidential treshold) 20-25 persen. Padahal, jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut PAN akan mendukung pemerintah pada UU Pemilu, namun hal itu tidak terbukti.
Sikap PAN pun bertolak belakang dengan fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Belakangan, PAN menyebut ada komunikasi yang terputus kepada Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengakui bahwa ada komunikasi yang terputus antara pihaknya dengan Presiden Joko Widodo.
"Di mana PAN bergabung pasti kita tetap keinginan dalam posisi yang sebagai mitra, sejajar yang paling mengisi, saling memperkuat, itu adalah suatu komitmen, kebersamaan, untuk membangun dan memperkuat bangsa dan negara," kata Taufik Kurniawan saat dihubungi wartawan, Jumat (21/7/2017) malam.
Presiden Joko Widodo tentunya merasa kecewa, karena sehari sebelum pengambilan keputusan dan pengesahan UU Pemilu, Ketua Umum PAN sekaligus Ketuan MPR Zulkifli Hasan menemui dirinya.
Pada pertemuan itu, Zulkifli kepada Jokowi berjanji untuk mendukung pemerintah. Di RUU Pemilu, pemerintah memilih paket A.
Ungkapan Zulkifli Hasan ternyata tidak terbukti. Anak buahnya di Fraksi DPR justru mengingkari ucapan pimpinannya. Ternyata, PAN 'mbalelo' dan akhirnya WO menjelang voting akan dilakukan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan pun menjelaskan mengapa fraksinya di DPR WO. Menurutnya, PAN masih bisa berkompromi soal presidential threshold (PT) atau ambang batas. Namun tidak dengan metode konversi suara.
Menurut Taufik, di paket A, metode konversi suara adalah sainte lague murni. Sementara PAN ingin kuota hare yang ada di paket B. Sedangkan di paket B, presidential threshold adalah 0%. Hal tersebut tidak bisa diterima pemerintah nyang sejak awal inginkan presidential treshold 20-25 persen suara.
"Maksud teman-teman khususnya PAN ingin ada ruang waktu agar ada musyawarah lagi. Intinya partai-partai menengah inginnya kuota hare. Dengan sainte lague murni sistem partai menengah akan dirugikan," jelas Taufik.
Taufik juga menyebut pihaknya ingin menemukan jalan tengah sehingga keinginan semua pihak dapat terakomodir. Karena itu PAN ingin ada dibukanya ruang kompromi.
"Kebuntuan komunikasi ingin kita carikan jalan tengah. Harapannya ada di titik tengah. Karena yang berpandangan Presidential Threshold 0 persen betul, tapi 20 persen juga bener. Makanya kami ingin musyawarah untuk mufakat," kata wakil pimpinan DPR koodinator bidang ekonomi dan keuangan itu.
Mengenai janji Zulkifli Hasan ke Jokowi, Taufik tak bisa berbicara banyak karena menurutnya itu pembicaraan pribadi. Namun mengenai sikap PAN yang WO, dia menilai ada komunikasi yang tidak tersampaikan kepada presiden.
"Hanya presiden dan Ketum yang tahu. Ini masalahnya hanya di konversi suara. Sebenarnya kita ingin agar tidak voting, diberi ruang dan waktu," sesalnya Taufik.
Fraksi Partai Amanat Nasional memang WO setelah sidang paripurna memutuskan akan mengambil voting pada Jumat (21/7/2017 ) dini hari setelah sepanjang pagi jam 09.00 hingga tengah malam melakukan lobi-lobi, namun upaya itu tidak berhasil dilakukan. Taufik mengatakan, pihaknya berharap diberi kesempatan lagi untuk lobi-lobi lebih lanjut dan baru awal pekan depan, Senin (24/7/2017) pekan depan pengambilan keputusan dilakukan. Namun, lagi-lagi strategi lobi-lobi dipimpin Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang ingin memberikan kesempatan untuk lobi ketiga kalinya malam itu pun gagal dilakukan.
Taufik mengatakan, permintaan lobi-lobi itu dimaksudkan agar para Ketua Umum Partai Politik dari 10 Parpol di DPR RI itu akan diundang pak Presiden Joko Widodo.
"Agar Sabtu atau Minggu ini ketum-ketum diundang pak presiden. Baik yang koalisi dan non-koalisi. Harapannya ada titik kompromi, karena sepertinya ada informasi yang terputus ke presiden," urai Taufik Kurniawan.