Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah dipanggiol oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Presiden, Senin (20/11/2017) siang.
Pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan dari kalangan media bahwa sosok Airlangga disebut-sebut sebagai pengganti dari Setya Novanto selaku Ketua Umum partai Golkar.
Namun, usai pertemuan tersebut, Airlangga yang ditemui oleh awak media mengaku hanya membicarakan tentang pekerjaannya selaku menteri bersama Jokowi.
Menteri yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Perekonomian partai Golkar itu juga menegaskan jika dirinya dan Jokowi sama sekali tidak membahas mengenai kondisi partainya.
"Ngobrolnya tentang kerjaan," ujar Airlangga.
Ketika ditanya apakah dirinya siap mengganti Setya Novanto, Airlangga mengaku menyerahkan hal tersebut pada mekanisme yang ada.
"Saya kan pembantu presiden dan kader partai. Pertama saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada bapak (Jokowi)," ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menilai jika harus ada upaya untuk menyelamatkan partai Golkar setelah Setya Novanto resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas perkara korupsi proyek e-KTP.
"Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai," ujar dia.
Setya Novanto merusak citra DPR dan Golkar
Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar, Setya Novanto telah merusak citra DPR dan Partai Golkar.
"Oh kalau itu pasti (merusak citra), dan bisa berganda menurut saya. Bukan cuma DPR, bisa juga ke partai," kata Zainal ketika ditemui Kompas.com di sela acara di kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2017).
Menurut Zainal, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) seharusnya bersikap pasca Setya Novanto dijadikan tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jeratan hukum tersebut dinilai akan mengganggu kepemimpinan DPR.
"Jadi kalau kita berpaku pada status tersangka atau terdakwa dan lainnya, itu ada banyak perdebatan," ujar Zainal.
Zainal juga mendorong Golkar untuk bercermin pada merosotnya dukungan terhadap Partai Demokrat karena banyak politisi dari partai tersebut terseret korupsi.
"Mudah-mudahan publik bisa memberikan perspektif yang sama. Dan bisa digunakan sebagai ajang menegur, bahwa partai-partai yang enggak serius terhadap agenda pemberantasan korupsi, sangat mungkin dikesampingkan," pungkas Zainal. (*)